Search

doni-blog-270x80

Archived Articles

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Pentingnya Spiritualitas Politik

User Rating:  / 0
PoorBest 

Oleh Paul Soetopo

Tahun 2014 adalah tahun politik. Dalam tahun ini dilakukan pergantian 5 tahunan pimpinan nasional (Presiden dan wakil presiden) dan pergantian wakil rakyat di DPR dan DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/kota. Tanggal 9 April pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan tangggal 9 Juli pemilihan presiden (Pilpres). Di samping itu masih ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur, bupati dan walikota. Agenda politik dipenuhi dengan proses politik hingar bingar berupa kampanye Partai di media elektronik, media cetak, poster dan baliho serta pengerahan masa dan iklan besar-besaran. Berbagai cara dilakukan bukan hanya dengan menyampaikan visi misi yang jelas, tegas, ‘yang realistis dan yang tidak realistis’ tetapi juga dengan kampanye bombastis penuh dengan janji-janji yang tidak masuk akal dan kampanye Negatif termasuk yang berbau SARA (suku, agama,ras,antar golongan) dan kampanye Hitam yang penuh dengan fitnah dan pembunuhan karakter lawan politiknya.

Bagi sebagian politisi, politik hanya diartikan sebagai perebutan kekuasaan, asal berkuasa. Akhirnya, semua tindakan dilakukan – termasuk yang haram – “tujuan menghalalkan cara”, tanpa sopan santun, etika dan moral. Kelihatan jelas partai yang “menghalalkan segala cara” dan partai yang “menghalakan hanya hal yang halal”. Salah satunya adalah penggunaan ‘Politik Uang” untuk membeli suara. Suara rakyat terutama yang kecil dan miskin dihargai sangat rendah hanya 10, 25, 50 atau 100 ribu rupiah untuk satu suara. Politik uang tersebut dilakukan bukan lagi secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah terbuka secara vulgar. Bahkan ada pidato salah satu Calon presiden yang ditujukan kepada rakyat “kalau ada yang memberikan uang terima saja, karena uang itu adalah uang rakyat, hasil korupsi”. Politik uang yang semula hanya dilakukan diam-diam menjadi terbuka dan memperoleh ‘legitimasi’-nya. Sangat memalukan!

Selain itu dalam kampanye untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan tersebut bahkan terbersit pula tindakan ‘membeli’ partai untuk mendukung Calon dengan uang atau iming-iming kedudukan atau bagi-bagi kursi dari yang ‘tinggi sampai bawah’. Terdapat pula tindakan tidak terpuji dari ‘penguasa’ dengan intimidasi agar memilih salah satu calon demi suatu kekuasaan dan kedudukan. Praktik-praktik ‘machiavelli’-an dijalankan – dengan segala cara ‘halal atau haram’. Teori filosof dan orator Machiavelli yang diterapkan di Italia Utara pada abad 5 diadopsi begitu saja tanpa melihat konteks situasi (darurat) dan kondisinya (negara yang hampir runtuh). Tujuan Machiavelli mungkin benar untuk menyelamatkan Negara yang akan hancur saat itu, tetapi jelas tidak masuk akal dilakukan dalam situasi normal dan damai saat ini. Atau memang saat ini sudah dinilai dalam keadaan darurat untuk melegitimasi tindakan ‘kotor’ semacam itu? Sangat aneh!

Tindakan dan tingkah laku politisi terutama dalam waktu 48 bulan terakhir ini memang memprihatinkan. Korupsi yang biasanya dilakukan ‘diam2’ telah menjadi ‘terbuka’ dan ‘vulgar’. Bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu tetapi melibatkan ‘puluhan’ anggota DPR dan pejabat dari ‘menteri’ sampai ‘pejabat kecil’, bahkan Menteri Agama pun menjadi tersangka KPK. Korupsi juga melibatkan 2 orang Ketua Umum Partai (partai Demokrat dan Partai Persatuan dan Pembangunan/PPP) dan seorang Presiden partai (Partai Keadilan Sejahtera/PKS). Korupsi berjemaah telah melibatkan penguasa, anggota DPR, dan pengusaha. Hal ini terlihat pada ‘bancaan’ anggaran Negara (APBN) mulai dari proses perencanaan, pembahasan dan pengambilan keputusan, sampai pencairannya. Penegak hukum polisi, jaksa dan hakim juga terlibat korupsi bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini sedang diadili di pengadilan Tipikor. Benteng terakhir penegakan Konstutusi telah tercemar.

Tindakan kekerasan – baik yang berlatar belakang agama atau bukan – semakin marak. Terasa adanya unsur kelambatan atau kekurang-tegasan penegakan hukum. Akibatnya, tindak kekerasan semakin meluas dan semakin ‘kejam’. Penyerbuan kelompok tertentu di Sleman, Yogyakarta beberapa hari yang lalu terhadap pertemuan umat Katolik yang sedang berdoa ‘rosario’ (bulan Mei adalah bulan Rosario) untuk membubarkan pertemuan doa dan menganiaya korban dengan benda-benda keras sampai dengan menyetroom anak kecil sudah diluar batas moral, etika, dan hukum. Pernyataan Gubernur Sultan HB X menyatakan bahwa ‘jalan dialog sudah macet. Yang diperlukan sekarang adalah tindakan hukum dan meminta Polisi segera bertindak’.    

Kejadian-kejadian di atas menimbulkan pertanyaan besar atas peran spiritualitas dalam politik Indonesia. Pengertian spiritualitas lebih dari sekedar semangat tetapi lebih berkaitan dengan Roh Allah pada pengalaman hidup rohani. Ia menyangkut kehadiran Allah yang dialami oleh politisi dalam relasi dengan-Nya. Ia lebih luas dari hanya sekedar urusan perebutan kuasa, tetapi menggambarkan bagaimana penghayatan kehidupan rohani menampakkan relasinya dengan dunia sosial politik (Romo Yan Olla, “Spiritualitas Politik”). Politik adalah sarana untuk melayani rakyat bagi kepentingan umum. Kesejahteraan umum adalah hukum tertinggi (Salus populi suprema lex).

Di tengah-tengah kenyataan praktek bermain-main politik yang salah dan di tengah-tengah penumpulan etis yang merebak, seandainya etika politik yang diinspirasikan oleh iman kristiani sungguh-sungguh dijalankan, pelan-pelan cita-cita untuk membangun kesejahteran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai (Mgr I.Suharyo). “Tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang adil merupakan tugas sentral politik. Negara yang tidak memerintah dengan keadilan adalah gerombolan perampok…Keadilan adalah tujuan dan karena itu juga merupakan tolok ukur segala politik. Politik itu lebih daripada sekedar teknik penataan ruang publik. Asal dan tujuannya adalah keadilan, dan ini bersifat etis” (Deus Caritas Est).

Peran Gereja Katolik dalam ‘menyucikan dunia’ terlihat jelas pada Surat Gembala KWI menyongsong pemilihan legislatif (Pileg 4 April) dan pemilihan presiden (Pilpres 9 Juli). Surat2 tersebut telah memberikan pesan moral kepada umat Katolik – bahkan kepada semua orang - bahwa wajib mengikuti secara aktif proses politik dengan menggunakan hati nurani-nya yang cerdas, memilih Calon dengan kriteria yang jelas sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja (ASG), dan mewanti-wanti untuk menghindari politik uang dan kampanye hitam. Inti pokoknya adalah menempatkan ‘manusia’ sebagai sentral kegiatan politik. Politik untuk manusia bukan manusia untuk politik!

Banyak orang berpendapat bahwa politik itu kotor. Sesungguhnya yang kotor itu bukan politiknya, tetapi ‘POLITISI’-nya yang tidak mengindahkan norma-norma sopan santun, moral dan etika, serta hukum. Politik seharusnya mencerminkan penerapan spiritualitas yang ditujukan untuk melayani rakyat guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Politik adalah tindak melanjutkan karya Allah untuk menyucikan dunia yang ‘kotor’ seperti yang ditampilkan oleh pengalaman Kristus menyucikan dunia dalam mewujudkan keselamatan umat manusia, kepentingan umum (bonum commune).

*Penulis adalah Ketua Gaudium et Spes Community (GSC)