Search

doni-blog-270x80

Archived Articles

Who's Online

We have 17 guests and no members online

Membentuk Nurani Warga Negara Bertanggungjawab

User Rating:  / 0
PoorBest 

Oleh Doni Koesoema A.*

Di tengah maraknya berbagai macam isu kekerasan yang memecah belah persatuan masyarakat dan merebaknya kampanye hitam menjelang pilpres, umat Katolik di Indonesia diajak untuk kembali menegaskan pilihannya yang tepat berdasarkan suara hati secara bertanggungjawab sebagai warga negara. Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 harus dimaknai sebagai bagian dari pendidikan suara hati sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Bagaimana caranya?

Sebagai warga negara dan warga Gereja, umat Katolik memiliki dua tradisi besar yang dapat menjadi pedoman bagi keterlibatan mereka dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.

Pertama, sebagai umat Katolik, mereka mewarisi tradisi agung Gereja Katolik yang sejak awal kelahirannya memiliki misi untuk menjaga kemartabatan dan keluhuran manusia sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan mewartakan kabar gembira ini kepada semua bangsa sebagai misi asasi setiap orang Kristiani.

Kedua, sebagai warga negara Indonesia, umat Katolik mewarisi tradisi kebangsaan, kebhinekaan, dan semangat juang sama untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang semakin menumbuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Dua tradisi besar inilah yang selama ini menjadi lingkungan yang menumbuhkan dan mengembangkan tiap umat Katolik agar mereka dapat terlibat secara total, baik sebagai umat Katolik maupun sebagai warga negara Indonesia yang aktif berpolitik.

Di tengah berbagai macam persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat kompleks, di mana ancaman terhadap kebhinekaan, melalui perilaku kekerasan, ketidakjujuran dan korupsi telah melahirkan ketidakadilan dan kemiskinan, umat Katolik tetap harus berpegang pada kebenaran ajaran iman. Iman membantu kita dengan lebih jelas memahami kebenaran tentang kehidupan manusia dan kemartabatannya. Karena itu, sebagai umat Katolik, kita memiliki kewajiban untuk membawa kebenaran itu dalam kehidupan politik dan memahaminya dengan mempergunakan akal budi kita. Sebagai seorang yang beriman dan berakal budi, umat Katolik terpanggil untuk membawa kebenaran kehidupan politik dalam terang praksis perintah Kristus, yaitu “saling mengasihi satu sama lain” (Yohanes 13,34).

Gereja Katolik Indonesia, melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), telah mengeluarkan surat Gembala bagi Umat Katolik dalam rangka Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014 nanti. Tentu, Gereja, yang mencintai seluruh umatnya, apapun pilihan politisnya, sebagai sebuah hirarki, tidak berada dalam kewenangannya untuk memihak kepentingan politik manapun. Gereja memiliki tugas untuk memberikan ajaran moral berdasarkan terang iman kristiani yang akan memandu pilihan mereka dalam kehidupan politik. Sedangkan, umat awam Katolik, yang berkecimpung langsung dalam kehidupan politik hendaknya menjadi contoh (role model) dan tanda tentang kehidupan politik yang bertanggungjawab berdasarkan suara hatinya.

Hukum sipil hendaknya mengenali, bahwa Gereja memiliki hak dan tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa meninggalkan keyakinan moralnya. Motto Bhineka Tunggal Ika, yang mendasari semangat keragaman bagi bangsa Indonesia, perlulah didukung dan disokong secara terus menerus, ketika kelompok agama dan mereka yang menganut kepercayaan menghayati keyakinannya ini dalam kehidupan publik. Komunitas umat Katolik hendaknya tetap terbuka membangun dialog yang selaras dengan kerangka moral yang menjadi keyakinan Gereja dan memperluas keyakinan ini untuk melayani mereka yang membutuhkan.

Dalam Tradisi Gereja Katolik, menjadi warga negara yang bertanggungjawab merupakan sebuah keutamaan dan keterlibatan dalam kehidupan politik merupakan sebuah kewajiban moral. Sebagai umat Katolik, kita harus selalu dipimpin oleh keyakinan moral kita daripada kelekatan kita atau kepentingan partai ataupun kelompok sempit. Dalam kehidupan politik sekarang ini, umat Katolik Indonesia, sebagai kelompok minoritas di tengah mayoritas umat muslim, mungkin merasa diri terasing dan kurang merasa berarti, dan bahkan mungkin merasakan bahwa calon presidan yang diusung partai tidak ada yang dapat mengakomodasi cita-cita dan harapan kita sebagai umat Katolik, terutama dalam perjuangan menjaga kemartabatan manusia. Namun, umat Katolik yang terlibat dalam kehidupan politik, yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pelayan rakyat perlu bersikap dan bertindak selaras dengan prinsip moral ajaran Gereja dan semakin terlibat lebih dalam dalam tampuk pemerintahan, bekerja melalui partai dan mengomunikasikan keprihatinan kita kepada pejabat yang terpilih. Jangan sampai ada yang golput dalam rangka menyuarakan kepentingan mereka bila hal itu terkait dengan kepentingan hidup mereka dan kesejahteraan rakyat banyak.

Sebuah etika kehidupan yang konsisten haruslah menjadi pedoman bagi setiap umat Katolik yang terlibat dalam kehidupan politik. Mereka tidak dapat meredusir etika Katolik pada satu atau dua isu, atau memperlakukan semua isu sebagai hal yang secara moral sama, atau malahan sebaliknya meredusir ajaran moral Katolik pada satu atau dua isu. Komitmen ajaran moral Katolik melingkupi usaha kita menjaga setiap kehidupan dan hak-hak asasi manusia, dari pembuahan sampai kematian secara natural, dan dalam kewajiban fundamental kita untuk menghormati dan menghargai kemartabatan dan keluhuran manusia sebagai anak-anak Allah.

Pemilih Katolik hendaknya memakai ajaran moral Gereja untuk meneliti kehidupan dan posisi para calon presiden dengan mempertimbangkan kinerja, filosofi dan integritas para calon presiden. Adalah penting bagi setiap umat Katolik untuk melihat semua itu mengatasi partai politik, menganalisis secara kritis berbagai macam retorika capres selama masa kampanye, dan memilih pemimpin mereka berdasarkan prinsip-prinsip Kristiani, bukan berdasarkan keterikatan pada partai ataupun kepentingan diri. Adapun tema-tema tentang bagaimana ajaran moral dan sosial Gereja Katolik, bisa dipertimbangkan sebagai kriteria pemilihan calon presiden bisa dilihat dalam lembaran untuk menilai rekam jejak calon presiden, yang dilengkapi dengan 4 kriteria kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. (Lihat lembar simulasi). Secara singkat, prinsip-prinsip ini dapat dipahami sebagai berikut:

Prinsip untuk menjaga hak hidup dan kemartabatan manusia sebagai pribadi. Hidup manusia itu suci. Serangan secara langsung pada manusia yang tidak berdosa tidak pernah secara mora dapat dibenarkan. Umat Katolik melindungi kehidupan sejak pembuahan, anti-aborsi, euthanasia, dan menolak embrio manusia untuk uji coba laboratorium. Kejahatan secara intrinsik terkait hal ini harus dilawan. Ajaran ini juga mengajak umat Katolik untuk menolak genosida, penyiksaan, perang yang tidak adil, penggunaan hukuman mati. Umat Katolik diharapkan mencari cara-cara perdamaian, membantu mengentaskan kemiskinan, menolak sukuisme, dan keadaan-keadaan lain yang merendahkan kemartabatan manusia.

Umat Katolik terpanggil untuk membangun kehidupan keluarga, komunitas dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kehidupan keluarga, yang mendasarkan diri pada pernikahan pria dan wanita, merupakan unit fundamental sebuah masyarakat. Keluarga sebagai tempat meneruskan keturunan, pendidikan anak tidak dapat diabaikan atau dihilangkan. Mendukung kekokohan keluarga harus menjadi prioritas bagi kebijakan sosial dan ekonomi. Bagaimana masyarakat kita diorganisasi akan memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Setiap kelompok dan komunitas dalam masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mempromosikan kesejahteraan individu dan kebaikan bersama.

Setiap manusia memiliki hak hidup, sebuah hak fundamental memungkinkan terpenuhinya hak-hak yang lain. Setiap dari kita memiliki kebebasan memeluk keyakinan agama, yang memungkinkan kita bertindak selaras dengan kemartabatan yang telah dianugerahkan Pencipta kepada kita. Demikian juga setiap manusia memiliki hak untuk dapat memperoleh akses yang membuat hidup mereka lebih bermartabat, seperti perumahan, sandan, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan. Kita semua memiliki hak dan kewajiban untuk satu sama lain agar hal-hal ini dapat tercapai. Terhadap hal ini, umat Katolik memiliki kewajiban abadi untuk membentuk kesadaran suara hati sebagai warga negara yang bertanggungjawab sesuai dengan tuntunan akal budi, yang diterangi oleh ajaran Kristus sebagaimana kita terima melalui Gereja.

Gereja juga mengajak umat Katolik Indonesia untuk mengembangkan keutamaan kearifan (prudence) yang memungkinkan umat Katolik untuk memilih mana yang merupakan kebaikan sejati dalam situasi tertentu dan untuk memilih cara-cara yang benar untuk mencapainya. Keutamaan ini membentuk dan melahirkan kemampuan bebas kita untuk memilih alternatif-alternatif dan menentukan apa yang tepat untuk situasi tertentu dan menyikapinya dalam tindakan. Kearifan ini harus disertai keberanian untuk bertindak dan mengambil keputusan. Sebagai umat Katolik, kita memilih mana yang semakin memajukan kesejahteraan umum dan mempertimbangkan mana keputusan yang secara moral dapat diterima. Sebuah tujuan yang baik tidak dapat membenarkan cara-cara imoral dalam meraihnya. Umat Katolik bisa saja memilih cara-cara berbeda untuk mengatasi persoalan sosial, namun satu hal yang pasti bahwa umat Katolik tidak dapat menghilangkan kewajibannya untuk melindungi kehidupan dan kemartabatan manusia dalam sebuah dnia yang lebih adil dan damai.

Dalam konteks Indonesia, kejujuran dan setia pada kebenaran merupakan sebuah prinsip yang mahal di tengah maraknya berbagai macam korupsi yang menghancurkan sendi-sendi bangsa ini. Umat Katolik diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan menghindari hal-hal yang jahat yang dapat merugikan eksistensi manusia itu sendiri.

Sebagai umat Katolik, kita bukanlah pemilih berdasarkan satu isu tertentu. Posisi capres atas isu tertentu, tidaklah mencukupi bagi kita untuk memberikan sebuah dukungan. Namun, posisi seorang calon presiden terhadap satu isu yang secara implisit mengandung sebuah kejahatan, seperti mendukung perilaku kekerasan, intoleran, mendorong permusuhan dan memecahbelah masyarakat dapatlah menjadi alasan sah bagi umat Katolik untuk mendiskualifikasikannya dalam pemilihan.

Umat Katolik mengembangkan prinsip, fortiter in re, suaviter in modo, yaitu kuat dalam prinsip, namun lembut dalam cara. Calon presiden yang memiliki prinsip yang tegas adalah ia yang tidak mau tunduk pada kekuasaan yang tidak memiliki legitimasi hukum, cara-cara jalanan, dan premanisme, sebaliknya, ia berani bertindak tegas menegakkan hukum, karena penegakan hukum adalah lambang dihargainya kemartabatan manusia sebagai sesama yang setara dalam hukum. Ketegasan terhadap hukum tidak harus pula dilakukan dengan cara-cara yang keras, melainkan perlu dilakukan dengan cara dan model yang memberi ruang bagi dialog dewasa. Umat Katolik perlu menghindari cara-cara memilih calon presiden berdasarkan penampilan fisik, kekayaan, atau pencitraan melalui media. Sebaliknya, merunut komitmen para calon presiden sebagai pelayan rakyat yang memperhatikan dan memperjuangan kesejahteraan orang-orang miskin yang terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil merupakan sebuah keharusan.

Umat Katolik mesti menghargai makna pekerjaan. Pilihan calon presiden mestinya diutamakan pada mereka yang menghayati makna kerja, menyediakan lapangan pekerjaan yang baik, sehingga manusia dapat mengaktualisasikan hidup dan panggilannya melalui pekerjaannya serta melindungi hak-hak para pekerja.

Umat katolik perlu menghayati nilai-nilai solidaritas, sebab meskipun kita ini berbeda suku, bangsa, ras, agama, latar belakang sosial ekonomi, dan ideologi, kita semua adalah satu keluarga. Umat katolik memiliki komitmen untuk memperjuangkan keadilan, menghilangkan sektarianisme, mengakhiri perdagangan manusia, melindungi hak-hak asasi manusia, mengusahakan perdamaian, dan menghindari jalan-jalan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan.

Umat Katolik perlu menjaga keutuhan ciptaan. Menjaga bumi adalah tanggungjawab iman setiap umat Katolik. Kita terpanggil untuk menjaga keutuhan dan kelestarian ciptaan dengan cara membangun sebuah lingkungan hidup yang sehat dan ramah bagi kehidupan manusia sekarang dan yang akan datang.

Hal-hal ini kiranya dapat membantu umat Katolik Indonesia dalam mengembangkan suara hati yang bertanggungjawab sebagai warga negara Indonesia serta dapat menjadi pedoman dalam menegaskan pilihan calon presiden pada pemilihan Presiden.

 

*Doni Koesoema A. Penulis adalah Direktur Litbang GSC.