Search

doni-blog-270x80

Archived Articles

Who's Online

We have 9 guests and no members online

Tanda-Tanda Zaman di Balik Pengalaman Demokrasi Kita

User Rating:  / 0
PoorBest 

Oleh J. Kristiadi

Kita perlu belajar dari pengalaman berdemokrasi selama pilihan legislatif dan Presiden 2014. Apa yang terjadi mengingatkan Saya pada ujaran Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, Perdana Menteri Inggris tahun 1940-an sampai 1950-an. Tak berlebihan bia ia menyatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terburuk. Ia hanya dianggap baik karena sistem yang lain lebih buruk, seperti tatanan kekuasaan berdasarkan garis keturunan, ikatan primordial, kekuatan militer, serta kombinasi dari ketiga model tersebut. Kejahatan paling mengerikan sistem kekuasaan semacam itu adalah monopoli kebenaran. Penguasa adalah pemilik kebenaran. Berbeda pendapat dengan penguasa adalah kriminal.

Praktik mewujudkan kedaulatan rakyat lebih kurang enam belas tahun memberikan banyak pelajaran bangsa Indonesia dalam membangun tatanan dan tertib politik yang beradab. Pelajaran yang masih segar dalam ingatan kita adalah Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Dalam kedua pemilihan tersebut, satu hal yang dapat menjadi modal ke depan adalah semakin melembaganya proses atau prosedur pemilihan umum. Namun sayangnya, kualitas partisipasi politik publik masih bersifat partisipasi massa, belum sampai kepada tataran partisipasi kognitif.

Mutu partisipasi kognitif adalah tingkat pemahaman masyarakat bahwa Pemilu bukan sekedar beramai-ramai mencoblos gambar partai atau orang, melainkan sebagai manifestasi kepercayaan rakyat kepada mereka yang dipilih dengan memberikan sebagian kedaulatannya kepada wakil rakyat atau pejabat publik. Pemilu sebagai prosedur pelembagaan demokrasi perlu dipahami dalam hakikat yang sesungguhnya. Pelembagaan prosedur demokrasi tanpa menghadirkan roh yang memuliakan kekuasan dapat mengakibatkan proses demokrasi berputar halauan menjadi negara otoriter dan lalim. Sebagai contoh: Pemilu yang sangat demokratis di Jerman di satu sisi dapat menghasilkan Republik Weimar, namun di sisi lain, Pemilu yang sama juga menghasilkan rezim berikutnya yang sangat lalim, Hitler-Nazi. Keduanya sama-sama dilewati melalui proses demokrasi.

Tanda-tanda zaman ke arah mana negara dan bangsa sedang menuju, dapat dicermati melalui pengalaman berdemokrasi selama 2014. Pengalaman itu memaparkan kita pada fakta-fakta menarik berikut ini:

Dominasi Politik Uang

Dalam Pileg 2014 yang harus dicermati adalah dominasi politik uang yang berlapis-lapis. Ini dimulai dari tingkat paling elit, setengah elit sampai akar rumput. Tragisnya, peran kapital dalam proses politik yang meluluh lantakkan nilai-nilai peradaban sudah dianggap biasa, banal dan lazim.

Permasalahan menjadi lebih kusut karena dalam Pileg 2014 politik uang berkelindan dengan kerancuan sistem Pemilu proporsional dan sistem distrik. Akibatnya, saling bantai sesama kader Parpol terjadi secara masif dan berjenjang dari pusat sampai ke daerah dalam daerah pemilihan (Dapil) yang sama.

Praktik tersebut sebenarnya juga terjadi pada Pileg 2009. Herannya, tragedi tersebut tidak membangkitkan niat para regulator untuk membuat aturan yang mencegah kader-kadernya tidak saling mematikan serta melembagakan sistem yang rusak. Ini menunjukkan bahwa niat baik mereka tenggelam dalam nafsu dan hasrat kuasa. Karena itu kita khawatir bila kualitas lembaga perwakilan yang akan datang akan lebih banyak memusatkan perhatian kepada tansaksi kepentingan untuk mengembalikan ongkos investasi politik, bukan bekerja keras untuk menyusun kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Persoalan Pilpres, meskipun berada pada situasi yang sama, memiliki gejala lain. Selain sarat dengan transaksi kepentingan, wacana publik pun didominasi oleh gelora semangat permusuhan. Jagad dan kiblat politik hanya urusan menang dan kalah. Politik menjadi pilihan antara hitam-putih, kawan dan lawan, musuh dan kerabat, kita dan mereka. Wacana publik keruh dengan retorika kosong, agitasi yang membakar emosi rakyat serta demagogi politik yang menyesatkan akal sehat publik.

Perpolitikan zero sum game atau the winner take all, pertarungan habis-habisan, semakin mengkhawatirkan karena dilakukan juga dengan fitnah serta mengekploitasi sentimen primordial. Kampanye menjadi kering kerontang dengan diskursus yang tidak merayakan, merawat serta menghormati keberagaman serta memuliakan kekuasaan. Vibrasi virus pembusukan politik menjalar di tingkat akar rumput.

Pertarungan hidup–mati dalam Pilpres 2014, nyaris menjadi tanda edukasi politik. Kemenangan dianggap segala-galanya. Sebaliknya, kekalahan ibarat kiamat. Persepsi tersebut menjadikan kekalahan dalam kompetisi seakan kematian itu sendiri. Pada hal kompetisi politik yang memuliakan kekuasaan seharusnya memandang kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda. Mereka melupakan dalil azasi setiap kompetisi politik di negara demokrasi. Pemenangnya adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itu, selalu tersedia kesempatan merebut kembali kemenangan melalui cara yang bermartabat. Tidak terpahaminya dalil asasi kompetisi demokratis ini berakibat bahwa dalam Pilpres, meskipun KPU sudah menyatakan pemenang Pilpres bagi pasangan nomor dua (JKW-JK) dengan selisih sekitar enam persen (6%) dari pasangan nomor satu (PraHara), serta sudah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, "Perang Politik" nampaknya akan berlanjut ke babak berikutnya yang lebih melelahkan.

Isyarat pertama adalah tiadanya tokoh sentral kubu Prahara menyatakan "Selamat Atas Kemenangan" terhadap JKW-JK serta mengajak seluruh pendukung dan komponen bangsa bahu membahu mendukung pemerintahan baru. Perilaku tersebut lazim dipraktikkan dalam kompetisi yang memuliakan kedaulatan rakyat. Pernyataan yang secara harafiah disampaikan kepada pemenang sebenarnya bermakna bahwa pemenang sesungguhnya adalah rakyat. Selain itu, sikap sportif dan ksatria dapat merupakan investasi awal bagi PraHara untuk menanamkan modal sosial guna membangun kekuatan konstruktif merebut kemenangan dalam Pilpres 2019. Namun kesempatan emas tersebut diabaikan lewat begitu saja dan hanya sedikit tertolong karena sikap dan perilaku Hatta Radjasa yang secara pribadi mengucapkan selamat kepada Jokowidodo.

Pertanda berikutnya adalah upaya Kubu Merah–Putih, nama diri kelompok Parpol pendukung PraHara ( Partai Golkar, PPP, PAN, Demokrat PKS dan PBB) yang masih mencoba mengadu nasib ke PTUN dan kabarnya ke Mahkamah Agung juga. Selain melalui jalur hukum, mereka juga melakukan perlawan di ranah politik.

Manuver politik ini dapat dirunut dari perubahan UU nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah(DPRD) atau lebih dikenal dengan UU tentang MD3. Banyak kalangan menganggap UU tersebut yang diubah menjadi UU 17/2014 sarat transaksi kepentingan kekuasaan serta persekongkolan dan perselingkuhan politik (Hamid Awaludin, Kompas, 6 September 2014). Penghapusan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Anggaran yang merupakan alat kelengkapan DPR adalah salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah permintaan dan pemanggilan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus minta ijin Presiden. Ketentuan lain, pimpinan DPR tidak lagi mencerminkan konstelasi politik pemenang pemilu dan lain sebagainya.

Ujung-ujungnya, komposisi DPR tidak harus mencerminkan konstelasi politik hasil Pemilihan Umum. Substansi pasal tersebut bertentangan dengan logika demokrasi. Ini semakin tidak masuk akal karena pimpinan DPRD masih berdasarkan komposisi perolehan hasil Pemilu. Konstruksi politik seperti itu juga lazim dipraktikkan di negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain sebagainya. Tujuan politik tersebut sangat mudah ditebak, yaitu agar Ketua DPR tidak di tangan PDI-Perjuangan.

Rencana berikutnya adalah membentuk Pansus DPR tentang Pilpres 2014 serta ingin membajak kedaulatan rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Upaya terakhir ini bagian dari sebuah pameran kasat mata, betapa mereka sedang melucuti atau menelanjangi diri untuk menunjukkan jati dirinya dengan melakukan perubahan Pilkada dari Pilihan langsung rakyat menjadi pilihan oleh DPRD. Padahal kalau dirunut sejak munculnya RUU Pilkada, hampir semua Parpol menolak usulan pemerintah tersebut, kecuali Partai Demokrat. Mereka bertahun-tahun menyusun argumentasi yang pada pokoknya menyatakan perubahan pilihan dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD adalah membajak dan mengkhianati kedaulatan rakyat. Akhirnya, Bulan Desember 2013, pemerintah mengalah dan menyerahkan sepenuhnya dengan kemauan dan putusan politik DPR. Namun, kegigihan Parpol, terutama kubu Merah-Putih, selain PKS, mendadak sontak, membangun kekuataan, tanpa argumentasi yang jelas, berubah total mendukung usulan Pilkada dipilih oleh DPRD. Perilaku ini sangat mudah ditebak hanya untuk kepentingan politik kekuasaan, karena meskipun kalah di Pilpres, Kubu Merah–Putih bisa mendominasi Parlemen mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Dua Tanda

Dalam konteks kekinian, tanda-tanda zaman memberikan dua arah ke mana bangsa dan negara akan menuju.

Pertama, medan politik yang sepi niat baik, pendangkalan makna serta hasrat kuasa yang membabi buta akan menggerogoti peradaban. Ranah politik hanya akan menjadi ajang pertarungan nafsu, naluri serta insting yang memuliakan kenikmatan daging.

Kedua, perjuangan mewujudkan masyarakat politik yang memuliakan kekuasaan yang menghasilkan kebijakan publik yang memihak rakyat masih jauh dari harapan. Menyerahkan nasib bangsa dan negara kepada politisi yang hanya berburu kekuasaan tanpa empati kepada derita rakyat hanya akan memunculkan kembali kekuasaan otoriter atau anarki sosial. Oleh sebab itu, kekuatan masyarakat (non- state actors) harus terlibat penuh dalam proses politik, terutama membangun jaringan kekuatan demokratis sebagai alternatif dari dominasi parlemen yang gejalanya secara apriori akan "menabung" kemenangan kompetisi politik 2019 dengan segala cara. Gagalnya kinerja JKW-JK merupakan tanda-tanda zaman yang semakin menjauhkan masyarakat dari kerinduan untuk hidup yang lebih tenang, damai, stabil serta sejahtera.

Umat Katolik dalam terang Roh Kudus dan sikap yang jujur harus berpartisipasi penuh dengan perbuatan nyata untuk memihak kepada otoritas politik yang mengutamakan kepentingan umum. Sebagai pengikut Kristus, mereka harus berpolitik dengan penuh semangat mengikuti jejak Kristus yang memihak kepada orang lemah melalui proses sengsara dan penderitaan serta mati di kayu salib. Dalam konteks politik, dukungan terhadap otoritas politik yang memihak kepada publik harus disertai dengan sikap kritis ketika otoritas politik mulai menyimpang dari kepemihakannya kepada masyarakat. Mengingat perjuangan seperti ini akan memerlukan waktu lama, pendidikan karakter terhadap generasi muda agar selalu mempunyai semangat yang berkobar untuk membangun prajurit Kristus yang bermental baja dalam mewujudkan nilai-nilai universal kristianitas harus terus menerus dilakukan.

J. Kristiadi. Penulis adalah peneliti senior CSIS