Search

doni-blog-270x80

Archived Articles

Who's Online

We have 20 guests and no members online

One Dollar One Vote

User Rating:  / 0
PoorBest 

Oleh Lidwinus Widarto

Demokrasi menganut sistem 'one man (or woman) one vote', satu orang satu suara. Setiap orang yang berhak memilih mempunyai satu suara. Tidak peduli orang kaya atau miskin, orang pandai atau bodoh, yang tinggi dan yang pendek, pengusaha konglomerat atau buruh kecil. Semua punya hak politik yang sama, memilih dan dipilih. Bagaimana kenyataannya?

Banyak kasus pemilihan jabatan politik yang terindikasi politik uang (money politic). Suara suara dibeli dengan 50, 100, 200 rupiah. Politik 'dikuasai' oleh politikus yang punya uang banyak, entah dari keberhasilan atau keberuntungannya ataupun dari pinjaman atau hasil korupsinya. Banyak orang yang mampu dan jujur tetapi tidak punya uang akhirnya dikalahkan oleh orang baru yang tidak berkualitas namun pandai 'memainkan' uangnya.

Semua itu kita lihat dengan mata telanjang. Bahkan disiarkan televisi politikus-politikus yang memegang uang segepok dibagikan kepada rakyat kecil yang datang pada rapat-rapat umum sambil berjoget-ria. Sangat menyedihkan dan merendahkan! Tanpa rasa malu sedikitpun, bahkan terlihat bangga bisa 'membeli' orang. Semua tertawa dan gembira-ria. Itulah gambaran nyata yang kita peroleh dari Pileg dan Pilpres tahun 2014 yang lalu. Satu kata yang dengan pahit kita ucapkan adalah "memuakkan"!!! Menyedihkan melihat orang-orang kecil, berdesak-desakan berebut sembako atau kaos dan uang 50 ribu. Sangat menjengkelkan, karena tidak ada pejabat berwenang yang menertibkan ataupun, bila melihat, hanya cuek saja.

Di balik semua itu, permainan besar sebenarnya telah terjadi. Ada sumbangan-sumbangan besar dari pengusaha-pengusaha tertentu kepada partai yang dinilai akan keluar menjadi pemenang pemilu. Sumbangan sangat besar tersebut dianggap 'wajar saja'. Batasan-batasa sumbangan perorangan atau perusahaan bisa dengan mudah 'diakali' sehingga tidak melanggar peraturan yang ada. Mereka sebenarnya 'menabrak' jiwa dari peraturan itu yang sebenarnya dimaksudkan untuk membentuk pemilihan yang bersih, jujur, rahasia dan bermartabat. Bahkan ada sumbangan besar dipakai untuk membiayai kegiatan yang illegal seperti kampanye hitam baik melalui media cetak, elektronik ataupun verbal one-to-one or one-to-many.

Sumbangan-sumbangan besar tersebut sangat berbahaya karena menghilangkan prinsip utama demokrasi one man one vote menjadi one dollar one vote (atau 50 rupiah one vote). Kampanye lewat TV yang sangat mahal memang menambah semarak pemilihan. Ada kesatuan motivasi karena pemilik TV adalah juga politikus yang sedang 'berjuang' menjadi penguasa. Atau sekedar 'menyumbang' untuk memperoleh nikmat dikemudian hari dari partai yang didukungnya.

Bahaya terbesar adalah dampaknya terhadap pemerintah (atau penguasa DPR) yang seharusnya menganut pemerintahan yang bersih (clean government). Mereka akan minta 'balas budi' untuk mengembalikan biaya besar tersebut plus bunganya. Di Amerika, batas sumbangan ini sudah dianggap kuno, klasik karena dengan mudah dikelabui. Banyak kasus sudah diajukan ke pengadilan dan penyumbangnya dihukum. Tetapi toh praktek one dollar one vote tersebut berjalan terus.

Bagaimana mengatasinya? Yang terutama adalah melalui good governance, pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab (akuntabel). Ini bukan hanya berlaku untuk Pemerintah tetapi juga untuk perusahaan (good corporate governance). Ini semua tidaklah berjalan secara otomatis dengan adanya sistem yang baik. Sistem yang baik tidak serta merta akan berjalan dengan baik. Karena itu, harus ada tindak 'pendisiplinan' yang setimpal. Semua pihak harus sepikir-sejiwa untuk tindak yang tidak bermoral itu. Harus ada sanksi sosial selain pidana dan administratif. Pendekatan harus komprehensif!

Namun, di atas peraturan-peraturan yang baik dan peradilan yang adil dan jujur perlu adanya pendidikan moral, etika dan karakter yang bermartabat bagi semua sejak dini. Perlu 'revolusi mental' yang di-desain dan dilaksanakan secara benar dan bertanggung-jawab. Ini semua perlu didukung berbagai macam pihak, terutama di DPR. Jangan ada kotak-kotak. Jangan sampai ada sikap menolak karena bukan berasal dari koalisinya. Di sinilah perlu sikap kenegarawanan.

Semoga!

Lidwinus Widarto. Penulis adalah administrator GSC