Search

doni-blog-270x80

Archived Articles

Who's Online

We have 12 guests and no members online

Indonesia Butuh Pemimpin Negarawan yang Melayani

User Rating:  / 0
PoorBest 

Oleh Paul Soetopo

Masalah utama Indonesia adalah kepemimpinan (leadership). Akrobat politik para anggota dewan di Parlemen menunjukkan bahwa kepemimpinan di tingkat nasional sangat bermasalah. Bila kita telisik lebih jauh, semua lini yang menjadi pilar demokrasi juga bermasalah, baik Legislatif, Eksekutif maupun di Yudikatif. Ini terlihat dari cara merencanakan program yang tanpa haluan misi-visi yang jelas, menyusun anggaran yang 'dinegosiasi', melaksanakan program yang 'semua bisa diatur', mengawasi pelaksanaan yang 'tidak serius' sampai penegakan hukum yang 'tidak bersih' dan gerakan mematikan suara dan hak publik melalui Undang-Undang MD3, yang diakhiri dengan pemilihan ketua DPR dan MPR yang menegaskan betapa kekuasaan politik lebih dominan ketimbang kehendak melaksanakan keinginan rakyat. Dalam situasi dunia yang semakin global dan tidak pasti, tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat yang berkeadilan menjadi sangat rawan. Indonesia membutuhkan pemimpin negarawan.

Rakyat Indonesia sudah memilih wakilnya di legislatif dan memilih Presiden/Wakil Presiden (9/7). Kita harus ikut menjaga bahwa yang kita pilih benar-benar bisa memberikan harapan untuk perbaikan masa depan. Tampaknya, melahirkan pemimpin yang peduli rakyat yang dapat dipercaya untuk mengemban amanat rakyat tidak mudah. Padahal, Indonesia saat ini memerlukan pemimpin yang sesungguhnya (true leaders), yang negarawan (statesmanship), bukan pemimpin yang 'sekedarnya'. Kita tidak mengharapkan memiliki Pemimpin yang 'luar biasa' tetapi pemimpin yang 'biasa dengan pelayanan yang luar biasa' yaitu disertai dengan 'kasih'. Pemimpin yang benar-benar punya prinsip yang kokoh untuk menyejahterakan rakyat (bonum commune) bukan hanya pandai menyejahterakan kelompoknya atau pribadinya sendiri. Pemimpin yang punya hati nurani - yang bersumber kepada Allah - untuk mengabdi dan melayani rakyat.

"Apabila saya harus memilih melawan 'hati nurani' atau 'kepentingan rakyat', maka saya akan mengundurkan diri sebagai Presiden" (kata Presiden AS John F.Kennedy sebelum terbunuh tahun 1963). Pernyataan yang sangat menyentuh dan patut diteladani.

Kriteria pemimpin seperti apa yang kita butuhkan? Dr. J. Rufus Fears, Profesor dari University of Oklahoma AS, mengajukan tesis "the Four Qualities of a True Stateman" ("Natural Awakenings", October 2012) yaitu prinsip yang kokoh (bedrock principles), arah moral yang tegas (moral compass), visi yang jelas (vision), dan kemampuan membentuk konsensus (ability to build consensus). Uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Bedrock Principles

Seorang negarawan membentuk dasar (platform) yang kokoh, tidak mudah goyah, dan berdasarkan kebenaran yang fundamental.Itu aliran filsafatnya.Seperti mendirikan rumah diatas batu cadas yang tidak hancur kena angin puting beliung atau gempa hebat karena strukturnya sangat kuat.Tantangan dan ancaman boleh datang, silih berganti, keadaan berubah mendadak, tetapi dasarnya tetap kokoh. "meskipun langit runtuh, prinsip ini tetap tegak tidak bergeming". Bisa saja detil atau taktik atau program jangka pendek berubah menyesuaikan dengan keadaan, tetapi basis dasarnya tetap.

Contoh: Prinsip tujuan perjuangan adalah 'manusia', sifat dan martabat-nya yang sakral karena ciptaan Allah yang paling berharga. Ekonomi untuk manusia, politik untuk manusia, hukum untuk manusia.Bukan dibalik: manusia untuk pertumbuhan ekonomi, manusia untuk kemajuan politik atau manusia untuk melestarikan hukum. Oleh karena itu "melayani kepentingan rakyat", adalah fokus perjuangannya.

2. Moral Compass

Seorang negarawan menggunakan semacam radar atau 'antene'.Mereka menempatkan alat untuk mengetahui aspirasi rakyat (public mood). Begitu diketahui arah anginnya, mereka mempersiapkan dirinya dan mengambil kebijaksanaan untuk memberikan apa yang diinginkan rakyatnya. Tetapi, perlu ditegaskan bahwa seorang negarawan tidak melulu digerakkan oleh keinginan sesaat rakyat! Tidak diombang-ambingkan oleh unjuk rasa betapapun besarnya atau anarkisnya.Semua didasarkan pada Prinsip yang kokoh tetapi fleksibel dalam pelaksanaannya.Kalau perlu dia 'mendefinisikan' kembali aspirasi rakyatnya.

Contoh: Moral yang jujur, anti korupsi, tidak 'tebang pilih', anti kekerasan, tidak suka dengan pemaksaan kehendak.Bilamana pemimpin tertinggi bersih, tidak korupsi maka bawahan juga takut atau malu untuk korupsi. Jika pemimpinnya tidak diskriminatif, bawahannya akan menghormati pluralisme. Pemimpin memberi contoh, teladan.Bilamana bawahan korupsi atau melakukan pelanggaran hukum seperti menggerakkan premanisme atau melakukan diskriminasi langsung diberhentikan dan 'diantarkan' ke penegak hukum.

3. Vision

Seorang negarawan tahu jelas tentang keinginan Negara dan bangsanya yang ingin maju, sejahtera bagi semua dan adil, melindungi kepentingan orang miskin, kecil dan lemah, tidak ada diskriminasi, takut kerpada Allah, yang punya harga diri. Berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi. Faktor ini menurut Rufus Fears menjadi faktor terpenting karena negarawan mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi untuk mengatasinya.Tujuannya tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Negarawan tidak berkutat hanya pada masalah 'here and now', bukan seperti pemadam kebakaran, tetapi ia melihat jauh kedepan 'apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang'.

Contoh: Moral perjuangannya yang jujur, anti korupsi harus fokus untuk melayani rakyat menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Inti anti korupsi adalah mencegahnya, bukan hanya pada menghukumnya. Ciri keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dari banyaknya orang yang dihukum tetapi dilihat dari berkurangnya kasus korupsi. Semakin sedikit yang dihukum berarti operasi pemberantasan korupsi berhasil.Tujuannya adalah rakyat seluruhnya, bukan kelompok atau kepentingan pribadi. Tidak ada 'tebang pilih' karena kelompoknya atau kerabatnya."Loyalitas saya kepada partai berakhir, saat loyalitas saya kepada rakyat mulai" (John F.Kennedy).

4. Ability to build consensus

Kualitas seorang negarawan yang terakhir ini secara praxis adalah yang terpenting. Seandainya pemimpin mempunyai prinsip yang kokoh, kompas moral yang teguh, dan visi yang jelas tetapi tidak mampu membentuk konsensus dari semua elemen pengambil keputusan maka semua usaha untuk merobah undang-undang, mengeluarkan peraturan dan memutuskan kebijaksanaan akan sia-sia. Sekali lagi ini bukan berarti kompromi dengan 'setan' tetapi mengajak semua yang terlibat untuk menyetujui tindakan yang sejajar (in-line) dengan visi yang dipunyai.

Contoh: Seorang negarawan akan mengatakan kira-kira begini: "Saya telah mendengar semua pendapat saudara-saudara dengan jelas, merenungkannya secara mendalam dan menganalisanya dengan hati-hati dan setelah mempertimbangkannya secara komprehensif, saya sampai kepada usulan saya. Apakah dapat disetujui?" Begitu kira-kira prosesnya, ada demokrasi, tanpa sikap otoriter. Ada mufakat, tanpa pemungutan suara (voting).

Proses pembentukan kebijaksanaan, seperti debat di DPR yang dipancarkan hampir semua TV tentang "kenaikan harga BBM"beberapa waktu yang lalu menjadi tontonan yang memuakkan dan menunjukkan betapa parah 'kualitas' anggota Legislatif (dan Eksekutif) dalam membentuk konsensus diantara keduanya. Keduanya, Eksekutif dan Legislatif, lebih menunjukkan diri mereka sekedar sebagai unit'pemadam kebakaran' seperti alasan subsidi yang membengkak, ancaman defisit current account yang berkelanjutan dan kontinuitas Indonesia sebagai bangsa yang 'merdeka'. Mungkin ada baiknya kalau proses membentuk konsensus dilakukan di 'kamar tertutup dan sejuk' daripada debat saling menonjolkan diri di tempat "terbuka dan panas'.

Seorang negarawan harus mampu dan cerdas membuat konsensus dari semua pihak agar 'semua milik semua dan semua diperjuangkan oleh semua'. Negarawan tidak harus memakai iklan yang mahal atau kampanye public relation yang canggih untuk meng-goal-kan inisiatifnya. Iklan dan propaganda malahan bisa merendahkan nilai atau sikap 'menyombongkan diri' sehingga menjadi tidak produktif dan sia-sia. Seorang negarawan memberikan kepemimpinannnya melalui konsepnya yang tertulis rapi dan pidato-nya yang bermutu. Negarawan biasanya seorang orator (Bung Karno, John F. Kennedy) atau pemilik karisma wisdom yang sejuk ngayomi kawulo (Gus Dur, Mahatma Gandhi).

Sebagai seorang negarawan – sebagai pemimpin yang 'bebas' dari rakyat yang juga 'bebas' – maka Presiden harus mampu menyusun daftar orang-orang yang berkualitas untuk mendampinginya dalam Pemerintah (sebagai menteri) untuk menyusun strategi inisiatif yang tentunya tidak bebas dari tekanan dari rakyat sebagai constituent-nya (dan tekanan dari 'pihak lain'?) yang harus dikawinkan dengan Visinya. Demikian juga pemimpin partai – yang sepatutnya juga berkualitas negarawan – pandai juga memilih calonnya yang berkualitas sebagai negarawan sehingga menjadi partner yang bermutu bagi Eksekutif dan bukan sekedar sebagai vote-getter. Jangan pilih calon yang hanya bisa setor uang ke partai atau elebriti yang tenar. Partai harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya sehingga paham dengan masalah Negara dan berani memperjuangkan nilai-nilai keutamaan tanpa takut di re-call.

Memanusiakan Manusia

Pemimpin negarawan yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mempunyai prinsip 'memanusiakan manusia' yaitu mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti pada dirinya sendiri. "Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain yang kamu tidak suka orang lain berbuat kepadamu";Pemimpin yang ber-moral jujur dan adil untuk kesejahteraan seluruh rakyat bukan untuk kelompoknya atau diri sendiri; Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas, mengetahui kebutuhan rakyat, pandai melihat dan mengurai permasalahan yang ada dan cerdas mencari solusinya; dan Pemimpin yang pandai menemukan konsensus dari berbagai pihak yang kadang saling bertentangan untuk menyepakati inisiatif yang diusulkan.

Di atas segalanya, komitmen, sikap, tindak dan kesediaan berkorban dari seorang negarawan untuk selalu melayani rakyat - dan 'dekat' dengan Tuhan - adalah sumber inspirasi yang tidak pernah kering.

Itulah esensi kepemimpinan yang negarawan.

Paul Soetopo Penulis adalah Founder dan CEO Gaudium et Spes Community (GSC) dan mitra Komisi Seminari KWI sejak 1996. Saat ini bekerja sebagai Senior Advisor di lembaga riset "UPH-Institute for Economic Analysis of Law and Policy".