doni-blog-270x80

Archived Articles

1. Apakah yang dimaksud dengan advokasi?

GSC mengikuti uraian Anil K. Singh yang mengatakan bahwa advokasi adalah segala upaya untuk mempengaruhi produk (termasuk kebijakan publik) serta keputusan pengalokasian sumber-daya dalam ranah politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung memiliki dampak atas kehidupan masyarakat. Dengan “ranah” dimaksudkan baik sistemnya maupun kelembagaannya.

Dengan demikian, advokasi adalah proses yang dilakukan dengan sadar dan sabar untuk mempengaruhi mereka yang ada dalam posisi pengambil keputusan.

2. Apa maksudnya dengan sadar dan sabar?

Artinya, dalam advokasi kita mempergunakan argumen yang logis kenapa suatu kebijakan dan praktik tertentu harus diubah;selain itu kita juga memakai cara-cara demokratis untuk merampungkan persoalan atau konflik-kepentingan.

3. Secara singkat, bagaimana aturan main dalam advokasi?

Secara ringkas bisa dikatakan bahwa aturan main dalam advokasi adalah: Pahami betul sistemnya! Masuklah ke dalamnya dan bekerjalah di dan/atau dari dalam koridor sistem yang ada tersebut! Lalu pergunakanlah sistem itu secara efisien!

4. Mengapa kita mesti melakukan advokasi?

Ada dua alasan utama. Yang pertama, faktor internal. Ini menyangkut keyakinan kita akan sesuatu yang baik yang harus diimplementasikan. Dengan kata lain, menyangkut motivasi. GSC menyadari bahwa ASG adalah sesuatu yang baik karena ASG menegaskan nilai-nilai manusiawi fundamental yang sudah sepantasnya menjadi acuan peradaban umat manusia dikembangkan. GSC didorong untuk turut mewujudkan nilai-nilai tersebut.


Yang kedua, faktor eksternal. Ini tentang “tanah” di mana benih kebaikan tadi mesti ditabur dan dikembangkan. Lain kata, menyangkut jaringan sistem dalam tatanan hidup bermasyarakat. Ternyata tidak selalu terjadi bahwa yang baik diterima dengan baik. Mengapa? Karena “tatanannya sudah korup, struktur sosial dan sistemnya pun tertutup”. Sistem yang tertutup semacam inilah yang mesti dibuka. Sependapat dengan Anil K. Singh, GSC merasa bahwa [p]ara pembuat kebijakan-publik mestinya membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, tetapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Mereka cenderung melindungi kepentingan “orang-orang besar” belaka.


5. Apa yang menjadi tujuan diadakannya advokasi?


Pertama, untuk meyakinkan dan mempengaruhi mereka yang memegang tampuk pemerintahan, memiliki kekuasaan dalam bidang ekonomi maupun politik; sehingga mereka akan merumuskan, menggunakan dan mengimplementasikan kebijakan publik dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan kaum marginal.

Kedua, untuk mengubah kelembagaan masyarakat serta hubungan-kekuasaan di dalam maupun di antara lembaga-lembaga kekuasaan tersebut sedemikian rupa sehingga kaum marginal pun memperoleh kesempatan yang sama seperti yang lain.

6. Langkah-langkah apa yang harus dikerjakan dalam proses advokasi semacam ini?

Ada tujuh langkah yang bisa dipertimbangkan:

Pertama, issue-framing. Pada langkah pertama ini kita mengidentifikasi dan menempatkan suatu isu pada konteksnya (framing). Ini berarti mengumpulkan segala informasi secara komprehensif. Riset dan database menjadi keharusan di sini.

Kedua, setting goal. Pada tahap ini kita menetapkan tujuan yang lebih fokus, apa persisnya yang mau dicapai.

Ketiga, target-audience. Siapa saja pihak-pihak yang terkait, utamanya para pemain kunci, dalam suatu isu? Pada langkah ini mengenai siapa sudah harus jelas.

Berikutnya, langkah keempat, adalah networking. Kita tidak bisa berjuang sendirian. Membuat jejaring merupakan salah satu upaya yang paling masuk akal. Maka perlulah kita membangun jejaring dengan memobiliasi orang-orang yang memiliki minat yang sama; atau, membentuk kelompok rekan seperjuangan (sekutu) atau bahkan mempertahankan koalisi (kalau sebelumnya pernah dibuat kolaborasi).

Kelima menyangkut messages. Dengan uraian yang bernas, alur pemikiran yag jelas, argumen yang lugas, serta prinsip yang tegas, pesan yang mau disampaikan mesti dirumuskan. Paparan singkat ini bisa dalam bentuk position-paper.

Pada langkah keenam dipilih metode delivery. Manakah cara yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan pesan tadi. Dalam hal ini bisa dipilih cara-cara berikut ini:

Lobby (berbicara langsung dari hati ke hati. Sejauh ini, inilah cara yang paling efektif dan efisien, bahkan tidak tergantikan. Maka ini cara yang pertama-tama harus dicoba).

Personal letters (lewat pos, termasuk postcard)

Cybernet (e-mail, SMS, BBM, FB, Twitter, dsb.)

Telefon maupun fax

Media umum (newsletter, website, buku)

Akhirnya, langkah ketujuh, mengenai advocates. Perlu dibentuk tim utusan/duta. Untuk lobbying & phoning dipilih duta yang mampu mengartikulasikan pesan di atas dengan santun, percaya diri dan tegas. Untuk penyampain pesan secara tertulis mesti dipilih mereka (penulis) yang cukup mahir mengartikulasikan pesan dengan bahasa yang enak dan mudah dipahami oleh target-audience.

Catatan: Dengan pengetahuan, keahlian maupun kesempatan yang tersedia dalam sistem, lewat advokasi hendak dipastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan (baca: target audience) benar-benar memberdayakan kaum marginal. Maka setelah pesan disampaikan, tetap perlu dipastikan bahwa pesan tersebut tidak hanya dimasukkan ke dalam laci dan disimpan. Kontak pribadi dengan mereka yang ada dalam sistem sangat penting. Dalam kasus-kasus tertentu kerapkali mesti dibuatkan pressure agar para pengambil keputusan benar-benar mengimplementasikan kebijakan publik yang pro kaum marginal (demi kesejahteraan umum).